PONTIANAK – Persoalan infrastruktur masih jadi keluhan utama warga di pedesaan dan wilayah terpencil Kalimantan Barat. Selain akses jalan, warga juga menyuarakan keterbatasan listrik hingga persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan. Semua itu terangkum dari hasil reses DPRD Kalbar di lapangan.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari daerah pemilihan Ketapang-Kayong Utara, Rasmidi. Aspirasi itu ia serap langsung saat berkunjung ke sejumlah wilayah.
“Kami turun ke desa-desa dan bertemu langsung dengan masyarakat. Rata-rata keluhan yang kami temukan berkaitan dengan infrastruktur,” kata politisi senior Demokrat Kalbar tersebut.
Anggaran Desa Kian Terbatas Reses DPRD Kalbar
Menurut Rasmidi, persoalan infrastruktur tak berhenti pada jalan dan fasilitas umum. Masalahnya juga menyangkut kemampuan pemerintah desa membiayai pembangunan.
Ia menyoroti ruang fiskal desa yang makin sempit. Dulu, desa bisa mengelola anggaran sekitar Rp1,1 miliar. Kini, sebagian desa hanya punya sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta untuk pembangunan.
“Dulu dana desa bisa sekitar Rp1,1 miliar. Sekarang setelah ada pemotongan untuk berbagai kebutuhan, termasuk program Koperasi Desa Merah Putih dan program lainnya, rata-rata yang tersisa untuk pembangunan sekitar Rp200 juta sampai Rp300 juta per desa,” ujarnya.
Kondisi itu, kata dia, menjadi keresahan warga maupun kepala desa. Sebab, kebutuhan pembangunan terus meningkat, sementara kemampuan pembiayaan justru menyusut.
“Ini yang selalu menjadi perhatian dan pertanyaan masyarakat desa, termasuk kepala desa. Pembangunan desa tidak bisa lagi dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat karena kemampuan anggarannya terbatas,” katanya.
Masih Ada Dusun Tanpa Listrik
Selain infrastruktur, Rasmidi juga menemukan persoalan listrik. Di sejumlah wilayah pedalaman, layanan listrik belum dinikmati secara optimal.
Ia bahkan menemukan desa yang hanya mendapat pasokan listrik pada jam tertentu. Lebih dari itu, masih ada kawasan yang sama sekali belum teraliri listrik.
“Di salah satu wilayah yang kami datangi, ada masyarakat yang listriknya hanya menyala sekitar pukul 17.00 WIB sampai 23.00 WIB. Bahkan masih ada dusun yang sama sekali belum teraliri listrik,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan kesenjangan pelayanan dasar antara kota dan pedalaman. Karena itu, akses listrik semestinya jadi prioritas, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Rasmidi menegaskan listrik bukan sekadar soal penerangan rumah. Akses energi juga menopang pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas ekonomi, hingga konektivitas warga.
Keluhan soal BPJS Nonaktif
Persoalan lain yang mengemuka adalah layanan BPJS Kesehatan. Rasmidi menyebut warga di sejumlah daerah mengeluhkan status kepesertaan yang tiba-tiba tidak aktif.
Masalahnya, warga pedesaan kerap tidak tahu ada perubahan status tersebut. Mereka baru menyadarinya justru saat sudah berada di fasilitas kesehatan.
“BPJS juga menjadi keluhan masyarakat. Ada masyarakat yang ketika pergi berobat ternyata kepesertaannya tidak aktif dan akhirnya harus membayar sendiri. Padahal sebelumnya mereka mengira iurannya masih ditanggung pemerintah,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat sosialisasi. Warga penerima bantuan iuran (PBI) diharapkan tidak kehilangan akses layanan tanpa tahu penyebabnya.
“Ini persoalan yang menjadi kendala dan harapan masyarakat. Kalau kita memang ingin berpihak kepada rakyat kecil, persoalan seperti ini harus menjadi perhatian,” katanya.
Reses DPRD Kalbar Jangkau Wilayah Sulit
Rasmidi menjelaskan kegiatan penyerapan aspirasi ini menjangkau berbagai wilayah, termasuk kawasan yang sulit diakses. Menurutnya, turun langsung itu penting karena kondisi warga terpencil tak selalu terbaca dari laporan administratif.
“Kami berusaha turun langsung ke daerah, termasuk ke wilayah seperti Pulau Maya dan daerah lainnya. Dari sana kami bisa melihat langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Hasil kunjungan itu akan menjadi bahan memperjuangkan aspirasi lewat DPRD Kalbar. Ia menegaskan pembangunan harus merata agar warga pedalaman tidak makin tertinggal.
“Intinya masyarakat ingin pembangunan yang merata. Mereka ingin mendapatkan pelayanan dasar yang sama, baik yang tinggal di kota maupun di daerah terpencil,” katanya.
Ia pun berharap pemerintah provinsi dan pusat menaruh perhatian pada tiga hal utama. Yakni keterbatasan anggaran desa, pemerataan listrik, serta keberlanjutan layanan jaminan kesehatan.
“Kalau kita benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil, maka suara dari desa dan daerah terpencil harus menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan,” pungkas Rasmidi.